SIARAN PERS : KEPALA SUKU TELUK BINTUNI AKAN BLOKADE KILANG LNG TANGGUH

SIARAN PERS

KEPALA SUKU TELUK BINTUNI AKAN BLOKADE KILANG LNG TANGGUH

Beberapa kepala suku di kabupaten teluk Bintuni Papua Barat akan blokade kilang LNG Tangguh apa bila dalam kurun waktu satu minggu ini tidak ada itikad baik dari managemen BP Indonesia sebagai pemegang hak kontrak pengelolaan gas tangguh untuk membicarakan ikhwal dana kompensasi masyarakat adat yang hak uluayatnya terkena dampak langsung ekplorasi dan kilang LNG Tangguh. menurut Ketua Dewan Eksekutif Society Corruption Investigation (SCI) Asmawi, HS ancaman para kepala suku itu akibat kekecewaan dan frustasi yang mereka alami. Beberapa kepala suku di kabupatren teluk bintuni sudah sering kali menyampaikan tuntutan kepada BP.Indonesia untuj segera menyelesaikan dana kompensasi sesuai kesepakatan yang dibuat sebelumya yaitu BP Indonesia akanb memberikan dana sebesar 60 milyar bagi masyarakat adat suku sumuri yang hak uluayatnya terekena arael LNG Tangguh. Mereka sudah sering kali mangadukan hal ini kepada semua pihak namun sampai saat ini belu ada kejelasan. "ujarnya"

Sebagai catatan, para kepala suku Teluk Bintuni dalam dua tahun ini sering kali menyampaikan tuntutan ini ke berbagai instansi termasuk kepada managemen BP Indonesia. Tidak terhitung berapa kali mereka melakukan aksi besar besaran. Pada Desember 2007 misalnya tujuh kepala suku yang didampingi Society Corruption Investigation (SCI) dan Nusantara Corruption Watch (NCW) mendatangi DPR RI di Jakarta yang langsung diterima anggita komisi VII yaitu Alvin lee, Sony Keraf , Soekartono, dan beberapa anggota komisi VII lainnya dari fraksi Golkar. Tuntutan mereka sama seperti sebelumnya yakni Renegoisasi kontrak penjualan gas Tangguh yang dinilai sangat murah sehingga berpotensi merugikan Negara 800 trilyun rupiah dan segera membayar dana kompensasi kepada masyarakat adat yang hak uluayatnya terkena dampak lansung LNG Tangguh. Terakhir kali mereka melakukan aksi besar besaran ke DPRD Teluk Bintuni,akhir Januari 2009 yang lalu.

Menurut Asmawi sampai saat ini tuntutan masyarakat adat. Belum dipenuhi. malah, sekarang ini pihaknya memperoleh informasi bahwa BP Indonesia dan BP Migas akan membayar dana kompensasi sebesar 6 milyar dari 60 milyar tuntutan namun para kepala suku akan menolak dana sebesar itu. Warga kami ribuan orang, " ujar salah satu kepala suku Sebiar seperti di kutip Asmawi.

Sementara itu untuk dana kompensasi bagi masyarakat adat suku Sumuri, top pimpinan BP Indonesia melakukan perbuatan tidak terpuji. Dana yang sudah dikeluarkan BP Indonesia sebesar 1.750.000$ US Dollar yang seharusnya diserahkan kepada masyarakat adat tenyata di "endapkan" di yayasan Dimaga bentukan Top pimpinan BP malah mengurus yayasan itu adalah orang orang BP. Ini akal akalanorang BP "kami masyarakat papua selalu di bodoh bodohi" ujar Ferry Korain tokoh pemuda Teluk Bintuni. Mengingat tuntutan itu sampai saat ini belum di penuhi maka dalam satu minggu ini ribuan masyrakat adat Teluk Bintuni akn memblokade kilang dan sumur LNG Tangguh."kami akan blokade kilang dan sumur sampai tuntuttan kami dipenuhi.  Kami minta orang orang BP datangke Teluk Bintuni" ujar Ferry.

Sementara itu kehidupan masyarakay suku Sebiar pemilik hak ulayat areal sumur gas sangat kontras dengan kehidupan para petinggi BP dan staff. Mereka mendiami rumah rumah dilokasi kilang dengan harga ratusan juta rupiah dengan fasilitas serba wah sementara masyarakat suku Sebiar mendiami gubuk gubuk reot dengan lampu teplok. Padahal setiap tahunya BP telah menganggarkan dana sekitar 5 juta US Dollar atau sekita 55 milyar rupiah per tahun dana CSR.

Penggunaan dana itu menurut Asmawi HS tidak jelas dan tidak transparan. Dalam pengelolaan dana itu Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni tidak dilibatkansama sekali padahal pengeluaran dana itu nantinya dibayar oleh Negara melalui dana cost recovery. "Kalau saja dana itu digunakan dengan benar maka tidak ada lagi masyarakat miskin diwilayah kilang dan infrastruktur daerah menjadi memadai" ujar Asmawi. Anehnya lagi dana itu sebagian besar digunakan untuk penelitian yang dananya mencapai milyaran rupiah. SCI meminta kepada menteri ESDM dan BP Migas untuk mengontrol penggunaan dana CSR dan memdorong pihak BP Indonesia untuk melibatkan Pemerintah Daerah dalam menyusun program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

Keberadaan BP Tangguh di daerah ini belum bermanfaat sama sekali buat masyarakat. Buktinya, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni hanya mengandalkan APBD untuk membangun infrastruktur daerah. Tidak ada infrastruktur yang di bagun BP untuk kepentingan daerah kalau saja managemen BP mau berbuat untuk kesejahteraan masyarakat di daerah ini maka infrastruktur di Kabupaten Teluk Bintuni sangat memadai. "Anehnya biaya operasional PLN saja mendapat subsidi dari pemda setempat. Kan lucu, lalu apa gunanya ada BP". Ini membuktikan bahwa managemen BP tidak perduli dengan kemajuan daerah ini. Proyek kilang gas tangguh Teluk Bintuni Papaua Barat Baru mulai ber produksi pada kwartal ke empat 2008. Lapangan ini siap beroperasi secara komersial pada April 2009 yang akan diresmikan oleh Presiden RI denga kapasitas 7,6 juta ton per tahun.

Proyek kilang LNG Tangguh sampai saat ini mengundang kontroversi akibat harga kontrak penjualan gas ke beberapa negara di bawah harga gas dunia yang saat ini mencapai 21 US Dollar per MBTU sehinga berpotensi merugikan negara 800 trilyun rupiah selama masa kontrak.

Dalam kurun waktu satu tahun ini Society Corruption Investigation (SCI) dan Nusantara Corruption Watch (NCW) terus menerus melakukan desakan agar pemerintah merenegoisasi harga kontrak penjualan.

SOCIETY CORRUPTION INVESTIGATION

ASMAWI, SH

 Ketua
Dewan Eksekutif